JATIMNET TULUNGAGUNG

PROSES SERTIFIKASI DI TULUNGAGUNG LAMBAT
Tanah ‘Berpindah Tangan’ Ancam Aset Pemkab

Karena kendala dana yang tersedia untuk sertifikasi, Pemkab Tulungagung rawan kehilangan aset berupa lahan tanah yang telah bercokol bangunan, bahkan ada aset yang digunakan pihak ke tiga untuk membuka lahan bisnis.
Hilangnya aset tersebut, jika tak segera diatasi, maka aset milik Pemkab akan benar-benar lepas dan sertifikat di miliki pihak ke tiga. Akankah hal tersebut terjadi ? masih ada upaya penyelematan aset, namun entah bagaimana realisasinya nanti

Tulungaggung,Jatimnet/Hapra Indonesia - Diatas lahan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung telah bercokol bangunan untuk instansi penting, diantaranya bangunan untuk pendidikan. Selain itu ada aset milik Pemkab Tulungagung yang disewakan untuk pihak ke tiga.
Sesuai penelusuran Tim Hapra Indonesia, di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung tercatat data tanah milik Pemkab Tulungnagung luasnya 222,93 hektar.
Aset Pemkab Tulungagung berupa tanah tersebut sangat rawan untuk berpindah tangan, hal tersebut, dari beberapa sumber mengatakan karena pelaksanaan proses sertifikasi tanah akses milik Pemkab sangat lamban.
Rumor yang berkembang, rawannya aset berupa tanah milik Pemkab Tulungagung, Kepada Hapra Indonesia, Hendry Setiawan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Tulungagung membenarkan adanya rumor tersebut.
Hendry Setiawan. bahkan mengatakan “Aset tanah milik pemkab kini banyak berdiri instansi-instansi penting, seperti sekolah. Selain itu juga disewa oleh pihak kedua, untuk lokasi hiburan malam dan super market.
Seperti tanah di jalan Agus salim, kami dalam waktu dekat akan mensertifikasikan 30 aset setiap tahunnya serta memasang tanda kepemilikan lahan seperti di Lembu Peteng” Tandas Hendry Setiawan pada HAPRA via ponsel 08123xxxxxx beberapa waktu lalu.
Lambatnya proses sertifikasi, disebabkan oleh kendala pendanaan serta tidak adanya laporan dari SKPD adanya aset diwilayahnya. Lahan yang belum bersertifikat serta teridentifikasi, rawan menimbulkan konflik serta berpindah tangan.
"Kami akan terus melakukan identifikasi, agar tanah pemkab berpindah tangan secara per orangan atau instansi," pungkasnya Hendry Setiawan.(Sanyu)